Zen Seru! Fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Gorontalo lagi jadi sorotan DPRD. Bukan cuma soal sosial, tapi juga soal “wajah kota” yang dinilai makin kusut gara-gara ini. Oleh karena itu, DPRD minta Pemda buat razia secara intens sekaligus pembinaan ketat.
Desakan ini mencuat dalam rapat evaluasi LKPJ kepala daerah tahun 2025 yang digelar di Kantor DPRD Kota Gorontalo, Selasa kemarin (07/04/26).
Anggota Pansus, Supriadi Lameo, blak-blakan bilang kalau masalah gelandangan dan pengemis udah masuk level: merusak citra kota Gorontalo.
Dalam wawancara usai rapat, Supriadi menegaskan langkah yang harus diambil nggak bisa setengah-setengah.
“Kami tadi sudah menyarankan agar dilakukan tindakan konkret, seperti razia dan mengakomodir para gelandangan melalui pembinaan,” tegasnya.
Tapi Zen Seru, pembinaan yang dimaksud di sini bukan cuma sekadar diangkut lalu dilepas lagi. Supriadi mendorong pendekatan yang lebih ketat, mulai dari edukasi, pelatihan skill, sampai kemungkinan dikasih modal usaha biar mereka punya jalan hidup baru.
“Tujuannya agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan tidak lagi bergantung pada aktivitas meminta-minta di jalanan,” lanjut Supriadi.
Menariknya, isu ini juga nggak lepas dari kontroversi lama. Kalian mungkin masih ingat kasus pengemis dengan tabungan ratusan juta yang sempat viral, udah dibina, tapi balik lagi ke jalan. Nah, dari situ DPRD menilai, masalah utamanya ada di pengawasan yang lemah.
Makanya, solusi yang ditawarkan kali ini cukup ekstrem: razia tiap hari.
”Kalau perlu dilakukan setiap hari. Dengan penindakan yang konsisten, mereka akan jera,” kata Supriadi.
Nggak cuma itu, Zen Seru. Ada juga temuan indikasi eksploitasi anak di balik praktik mengemis ini. Anak-anak kecil dibawa ke jalanan, bahkan sampai larut malam dan dalam kondisi hujan.
“Saya pernah lihat ibu-ibu menggendong anak di pinggir jalan saat hujan, bahkan sampai pukul 01.00 dini hari. Ini sudah masuk ranah eksploitasi anak,” ungkapnya.
Dengan kondisi seperti ini, ia mendesak Pemda Gorontalo buat bergerak cepat dan terkoordinasi. Nggak bisa kerja sendiri, harus gandeng Satpol PP dan dinas sosial biar penanganannya komprehensif dan nggak sekadar bersih-bersih sementara.





