El Ghava Mubarraq
GORONTALO SERU – Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) dirayakan setiap tahun pada tanggal 9 Desember sebagai pengingat penting untuk terus memperjuangkan nilai-nilai integritas dan kejujuran, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, peringatan ini tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Sebaliknya, HAKORDIA harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kolektif dalam memberantas korupsi dari berbagai aspek kehidupan.
Makna HAKORDIA sebagai Pengingat Nilai Integritas
HAKORDIA memiliki makna mendalam yang seharusnya tidak hanya dipahami sebagai formalitas tahunan. peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia adalah momen untuk merefleksikan bagaimana korupsi telah merusak struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penghancuran nilai-nilai moral yang dapat berdampak luas.
Sebagai bangsa yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, kita harus memanfaatkan peringatan ini untuk menanamkan kembali nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan, terutama di kalangan penyelenggara pemerintahan.
“Momentum ini harus digunakan untuk mendorong kesadaran bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi dengan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah,” jelas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili saat diwawancara usai menghadiri kegiatan peringatan HAKORDIA di Gedung GPCC, Kota Gorontalo (03/12/24).
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Pengawasan
Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi, menindak, dan mencegah praktik korupsi di berbagai sektor.
Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, KPK memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi. KPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan melalui edukasi dan kampanye anti-korupsi di berbagai kalangan masyarakat.
Kejaksaan dan Kepolisian turut mengambil peran penting dalam sistem peradilan pidana terkait korupsi. Kedua lembaga ini bertugas menindaklanjuti kasus-kasus yang telah terungkap dan memastikan bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
BPK memiliki fungsi audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK sering kali menjadi landasan penting dalam pengungkapan kasus korupsi.
“Dengan pengawasan yang ketat, potensi kebocoran anggaran dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Dimensi Spiritual dalam Pemberantasan Korupsi
Selain pengawasan dari lembaga hukum, kita harus menyadari bahwa setiap tindakan manusia juga diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
“Dalam konteks ini, agama memiliki peran penting sebagai benteng moral yang mengingatkan individu untuk menjauhi segala bentuk kejahatan, termasuk korupsi,” terang Thomas.
Pentingnya kesadaran spiritual ini dapat menjadi penguat bagi para penyelenggara negara untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Kesadaran bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah masyarakat dan Tuhan, dapat menjadi motivasi kuat untuk menghindari perbuatan tercela tersebut.
Peran DPRD dalam Mengawasi Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dalam hal ini, DPRD berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip transparansi.
“Namun, tanggung jawab penindakan tetap berada di tangan lembaga penegak hukum. Kolaborasi antara DPRD, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” tambah Thomas.
Thomas Mopili juga menekankan pentingnya memanfaatkan momentum HAKORDIA untuk meningkatkan kesadaran akan integritas, terutama di kalangan pemerintah. Menurutnya, peringatan ini harus dijadikan pengingat bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam pandangannya, integritas tidak hanya berarti bebas dari korupsi, tetapi juga mencakup keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan. Thomas Mopili mengajak semua pihak untuk menjadikan HAKORDIA sebagai pemicu semangat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Pemberantasan Korupsi sebagai Tanggung Jawab Bersama
Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas lembaga penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Pendidikan anti-korupsi harus dimulai sejak dini, dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas pada generasi muda. Selain itu, peran media massa sebagai penyampai informasi juga tidak kalah penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi.
Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan indikasi korupsi kepada pihak berwenang. Partisipasi aktif ini akan menjadi penguat dalam menciptakan budaya antikorupsi yang kokoh.
Hari Anti Korupsi Sedunia adalah pengingat penting akan bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas di setiap lini kehidupan. Melalui pengawasan yang ketat dari lembaga penegak hukum, kesadaran spiritual, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat bersama-sama menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
