El Ghava Mubarraq
Zen Seru! Belakangan ini, ruang publik di Gorontalo lagi ramai oleh satu isu yang terasa dipaksakan. Sebuah narasi yang mencoba menggiring opini seolah-olah Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, sedang menyindir Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.
Padahal kami jurnalis yang mendengar utuh pernyataan ketua di lokasi, ceritanya sama sekali tidak seperti yang ditulis di salah satu media.
Kita Tarik Mundur Sebentar…
Dalam demokrasi, kritik itu bukan dosa. Bahkan, kritik adalah bagian penting dari sistem yang sehat. Tanpa kritik, kebijakan publik bisa berjalan tanpa kontrol.
Dan di situlah peran wakil rakyat sebenarnya: menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat.
Nah, polemik pelebaran isu menjurus ke fitnah ini bermula dari pernyataan ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa soal penyaluran bantuan sosial program BLP3G dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Yang ia sampaikan sebenarnya simpel. Ia hanya mengingatkan kepada Gubernur, Gusnar Ismail, bahwa masih ada warga Kota Gorontalo yang belum tersentuh bantuan tersebut. Sebagai Ketua DPRD, menyampaikan aspirasi seperti itu justru bagian dari tugas konstitusionalnya.
“Warga yang ada di Kota Gorontalo juga masih ada yang membutuhkan bantuan sosial dari provinsi,” kata Irwan, saat ditanya responnya tentang kota Gorontalo yang tidak masuk dalam daftar penerima BLP3G.
Kalimatnya jelas. Fokusnya pada pemerataan bantuan. Bukan serangan ke siapa pun.
Bahkan Irwan juga memberikan solusi, bukan sekadar kritik kosong. Ia menyarankan agar jika program itu belum masuk di anggaran induk, maka bisa diperjuangkan pada perubahan anggaran.
“Insya Allah di tahun 2026 ini kan penganggaran masih ada pergeseran. Ketika tidak dianggarkan di induk, maka diupayakan dianggarkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya, lagi.
Artinya apa? Ini bukan kritik brutal. Ini justru masukan konstruktif.
Irwan bahkan mendorong anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari dapil Kota Gorontalo untuk ikut memperjuangkan aspirasi warga.
“Kami berharap teman-teman di DPRD Provinsi dari dapil Kota Gorontalo dapat memperjuangkan agar penyaluran bantuan itu bisa merata di lima kabupaten dan satu kota,” kata Irwan.
Kalau kalian perhatikan, tidak ada satu pun kalimat yang menyebut nama wakil gubernur. Tidak ada sindiran. Tidak ada serangan personal.
Namun entah bagaimana, narasi di salah satu media justru mencoba memelintir konteks tersebut. Seolah-olah kritik terhadap distribusi bantuan sama dengan menyerang figur Wakil Gubernur, Idah Syahidah.
Padahal dalam politik pemerintahan daerah, relasi legislatif dan eksekutif memang selalu diisi dengan kritik, masukan, dan dorongan kebijakan. Itu normal. Itu bahkan sehat.
Narasi Kedua yang Juga Dipelintir
Cerita lain yang ikut dipanas-panaskan adalah soal penobatan Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, sebagai “Bapak UMKM.”
Sebagian pihak mencoba membenturkan penghargaan itu dengan peran Wakil Gubernur yang juga aktif dalam pemberdayaan UMKM.
Padahal faktanya sederhana…
Di DPRD, keputusan seperti itu tidak pernah lahir dari satu orang saja. Semua keputusan bersifat politis melalui kesepakatan kolektif lintas fraksi.
Jadi jelas: itu keputusan kelembagaan, bukan preferensi pribadi seorang ketua dewan.
Mengaitkan semuanya langsung ke Irwan Hunawa sebagai individu jelas menyederhanakan proses politik yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Pers memang bebas. Itu prinsip penting dalam demokrasi. Tapi kebebasan pers juga membawa satu tanggung jawab besar: akurasi dan proporsionalitas.
Opini boleh. Interpretasi juga boleh.
Tapi ketika opini dibangun dari potongan pernyataan, konteks yang dipersempit, atau asumsi yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi kritik jurnalistik, melainkan framing yang berpotensi menyesatkan publik.
Conclusion
Kalau kalian melihat utuh persoalannya, pesan yang disampaikan Irwan Hunawa sebenarnya cuma satu: Ia sedang menyuarakan aspirasi warga Kota Gorontalo yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan sosial provinsi.
just it!
Bukan serangan politik. Bukan sindiran personal. Dan jelas bukan upaya membenturkan siapa pun.
Kadang dalam politik, yang perlu kita waspadai bukan hanya konflik, tetapi narasi yang sengaja diciptakan agar konflik terlihat seolah-olah ada.
Dwi Djuuna
