Komisi 2 Apresiasi Kebijakan Pemutihan Kredit Presiden Prabowo

Komisi 2 Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo

GORONTALO SERU – Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Herman Haluti, memberikan apresiasi atas kebijakan pemutihan kredit yang diumumkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai akan meringankan beban hidup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya petani dan nelayan, yang kerap terjerat masalah kredit macet.

“Kebijakan ini sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil lainnya. Ini adalah langkah besar untuk mengurangi tekanan finansial mereka,” ujar Herman dalam wawancara dengan media, Senin (11/11/2024).

Ia menekankan pentingnya penerapan kebijakan tersebut secara merata di seluruh daerah, termasuk bagi mereka yang meminjam melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tantangan Kebijakan dan Dampak Terhadap PAD

Namun, Herman juga mencatat adanya potensi tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, beberapa sektor yang selama ini menjadi sumber utama PAD, seperti pajak, mungkin akan terpengaruh oleh kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Simak Goseru Live Radio, Klik disini

Salah satu contoh yang disorot ketua komisi 2 tersebut adalah penerapan pajak parkir.

“Usaha-usaha yang tidak memungut biaya parkir kini tidak lagi bisa dipajaki oleh pemerintah daerah. Selain itu, presentase pajak yang sebelumnya 30% akan turun menjadi 10%, yang berpotensi mengurangi PAD,” jelas Herman.

Mengupayakan Keseimbangan Kebijakan

Herman menegaskan pentingnya keseimbangan dalam implementasi kebijakan pemutihan kredit ini. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan anggaran daerah.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Gorontalo,” pungkasnya.

Dengan langkah strategis dan pengawasan ketat, Herman optimis bahwa kebijakan ini dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.