DEMO BELA WALI KOTA

ZEN SERU! Ada kabar menarik lagi nih dibalik aksi solidaritas ribuan ASN dan masyarakat yang demo di Markas Polda Gorontalo, Rabu (14/10/2026).

Gara-gara pake Bus pemerintah buat ke lokasi demo, sejumlah aparat Polda Gorontalo dikabarkan datengin rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Kalian tau ngapain? Cuma buat kepoin soal keberadaan bus yang dipake, plus nanyain status penggunaan bus itu.

Mungkin nih, yaa.

Mungkiiiin…Pihak Polda ngeduga kalo Wali Kota manfaatin jabatannya buat pake fasilitas pemerintah secara gratisan.

Menjawab dugaan ini, juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, langsung klarifikasi kalo bus yang dipake massa aksi itu BUKAN dipinjem gratisan. Kendaraan itu DISEWA dan udah dibayar resmi ke Dinas Perhubungan.

“Jika yang hendak ditelusuri adalah penggunaan kendaraan, maka hal tersebut dapat diklarifikasi melalui mekanisme resmi dengan meminta dokumen penyewaan, bukti pembayaran, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat,” kata Jeffry.

Bus itu, aslinya emang kendaraan yang biasa dipake buat bantu pelayanan transportasi siswa.

Tapi, kalo lagi lowong atau nggak kepake, kendaraan itu emang biasa disewain ke kelompok masyarakat, instansi, organisasi, maupun pihak lain, selama nggak ganggu layanan antar jemput siswa.

Karena itu, menurut Jeffry, penggunaan bus buat ngangkut peserta demonstrasi nggak otomatis jadi bukti adanya penyalahgunaan fasilitas pemerintah.

Ia minta persoalan tersebut diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta administrasi, bukan cuma modal dugaan doang.

“Silakan telusuri jika memang ada dugaan pelanggaran. Tetapi, jangan membangun persepsi sebelum fakta diperiksa. Ada keterangan mengenai penyewaan dan pembayaran yang harus diuji secara objektif. Semua pihak harus menempatkan persoalan ini berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan,” tegasnya.

Apalagi pemanfaatan kendaraan buat aksi demo berlangsung sore hari. Jadi, menurut Jeffry, pemanfaatan bus pas demo, nggak ngeganggu pelayanan Pemerintah Kota Gorontalo sama sekali, apalagi operasional bus.

Bagi Jeffry, persoalannya bukan cuma soal bus doang, tapi juga soal konteks kedatangan aparat ke rumah pribadi seorang pejabat pemerintah. Apalagi aparat disebut datang tanpa bawa surat resmi, kata Jeffry, juga perlu diklarifikasi.

Menurutnya, penjelasan soal tujuan dan dasar kedatangan para aparat ke rumah Kadishub tanpa surat perintah juga penting dijawab pihak Polda, biar nggak munculin persepsi yang salah di tengah masyarakat.

“Jangan sampai cara yang ditempuh justru menimbulkan kesan adanya tekanan terhadap pejabat, terlebih ketika persoalan yang ditanyakan berkaitan dengan transportasi massa yang mengikuti aksi demonstrasi. Kalau memang ada yang perlu diklarifikasi, sampaikan dengan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan tafsir macam-macam,” ujarnya.

Meski begitu, Jeffry negasin kalo Pemerintah Kota Gorontalo tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum buat nelusurin dugaan pelanggaran. Hanya saja, ia ngingetin bahwa prosesnya harus tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan prosedur hukum yang berlaku.

Ia pun berharap Polda Gorontalo ngasih penjelasan soal tujuan kedatangan aparat ke rumah Kepala Dinas Perhubungan, biar nggak berkembang persepsi liar kalo langkah tersebut berkaitan dengan tekanan terhadap dinamika aksi bela Wali Kota di Polda sehari sebelumnya.