‎Evaluasi PAD, DPRD Kota Gorontalo Bidik Pajak Provider Telekomunikasi

Zen Seru! Muncul wacana pajak untuk provider telekomunikasi, rencana kolaborasi PDAM dan DLH, sampai usulan bikin rumah dinas guru jadi gratis.

Fix, banyak PR buat Pemda, yaa gais!

Wacana ini muncul dalam rapat kerja buat evaluasi PAD Tahun Anggaran 2026, Senin siang (10/02/26), di Aula I Kantor DPRD Kota Gorontalo.

Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Herman Haluti, langsung menegaskan beberapa poin penting yang wajib jadi perhatian serius pemerintah daerah.

Salah satu isu yang mencuri perhatian adalah rencana pembebasan biaya sewa rumah dinas guru.

Dari kurang lebih 100 unit rumah dinas guru yang ada di Kota Gorontalo, 77 unit unit diantaranya masih layak huni.

Herman berharap, unit-unit tersebut dapat dimanfaatkan guru-guru secara gratis atau bebas biaya sewa.

Baca Juga: ‎Rapat, Rapat, Hasil Nihil, Legislator Gorontalo Semprot Kinerja OPD, Bapenda Janji Bakal All-Out!

“Kebijakan menggratiskan sewa rumah dinas ini adalah bentuk apresiasi buat para guru yang punya peran besar dalam dunia pendidikan,” terang Herman.

Selain itu, sektor telekomunikasi juga ikut kena sorotan. Menurut Herman, Saat ini ada sekitar 19 provider yang beroperasi di Kota Gorontalo, tapi belum dikenakan pajak daerah.

Herman menilai potensi pendapatan dari sektor ini cukup besar dan perlu segera diatur biar PAD kota Gorontalo bisa makin maksimal.

Herman juga menyoroti rencana pembayaran retribusi sampah yang bakal diintegrasikan langsung dengan tagihan air PDAM.

Herman mengaku pihaknya mendukung rencana tersebut. Namun menekankan pentingnya klasifikasi pelanggan PDAM sebelum penerapan.

‎”Sebelumnya harus diklasifikasi mana yang aktif dan mana yang tidak. Soalnya, kalau pelanggan yang sering nunggak air ikut nunggak iuran kebersihan, potensi kebocoran PAD bisa makin parah,” tegas Herman.