El Ghava Mubarraq
Zen Seru! Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka mendesak Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Siti Nur’ain Sompie, untuk mundur dari jabatannya.
Desakan ini buntut dari polemik penunjukan menantu Gubernur Gorontalo, Rania Riris Ismail, sebagai komisaris di tubuh Bank SulutGo (BSG) yang dinilai Adhan beraroma nepotisme.
Adhan yang juga menjabat sebagai Ketua Penasihat DPD Gerindra Provinsi Gorontalo, blak-blakan mempertanyakan sikap fraksinya di DPRD Provinsi.
Menurutnya, Partai Gerindra di DPRD Provinsi Gorontalo terlihat pasif dan seolah acuh, tak mau bersuara atas isu ini.
“Saya minta semua anggota Gerindra bersuara. Kalau tidak, saya yang mundur dari Partai Gerindra. Buat apa membersamai orang yang penakut,” tegas Adhan.
BACA JUGA: Pemprov Gorontalo “Angkat Tangan”, Sengketa Lahan Bandara Djalaluddin Masuk Babak Baru!
Pernyataan ini jelas bukan kalimat basa-basi. Ini sinyal keras. Bahkan bisa dibilang: ultimatum politik.
Adhan membandingkan dengan Fraksi Nasdem yang sudah lebih dulu mengambil sikap resmi.
Lewat anggota Komisi I, Umar Karim, Fraksi Nasdem mencecar sekda Provinsi terkait proses pencalonan Rania dalam forum RDP, pekan kemarin (18/02/26).
“Itu Nasdem sudah mengambil sikap. Melalui Umar Kariem, Fraksi Nasdem sudah memberikan pernyataan sikap. Ini Gerindra mana? Penakut semua!” tegasnya.
Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemprov pada Rabu (18/02) pekan kemarin, Umar Kariem mempertanyakan terkait pencalonan Rania Riris Ismail sebagai Komisaris BSG.
BACA JUGA: Libur Panjang Ramadhan, Santri Al-Falah Gelar Safari Dakwah di Daerah Asal Masing-masing
”Apakah pernah dibahas secara resmi di internal Pemerintah Provinsi tentang penujukan tersebut sebelum dibawa ke RUPS?” tanya Umar, dikutip dari Mimoza.tv
Menjawab pertanyaan itu, Sekda Provinsi Gorontalo yang hadir dalam rapat menegaskan bahwa Pemprov tidak pernah secara khusus membahas atau mengusulkan nama.
“Pencalonan dan pengangkatan Komisaris BSG adalah kewenangan RUPS,” jawab Sekda, Sofian Ibrahim.
Tidak puas, Umar menilai jawaban tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik.
Umar juga mempertegas bahwa mempertanyakan soal isu tersebut di forum RDP adalah bagian dari tugasnya menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan kepala daerah.
BACA JUGA: Meski Kalah Saing Dengan Marketplace, Walikota Tetap Gelar Pasar Senggol
“Sebagai anggota DPRD, saya punya kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan Gubernur,” katanya.
Di titik ini, isu bukan lagi sekadar soal jabatan komisaris. Tapi soal transparansi, etika politik, dan persepsi publik terhadap praktik nepotisme.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Siti Nur’ain Sompie terkait desakan mundur tersebut.
Satu hal yang pasti. Polemik ini belum akan selesai dalam waktu dekat. Tekanan politik diprediksi akan semakin memanas. Sorotan publik pun akan semakin tajam.
Dan pertanyaannya sekarang: Apakah Gerindra akan tetap diam? Atau justru akan ada manuver politik lanjutan?
To Be Continued …
