PJ Walikota Rapat Bersama Kemendagri dan Kemenpan-RB, Ini yang Dibahas!

Zen Seru! Ada kabar penting nih dari pemerintah yang bakal berpengaruh ke kita semua, terutama terkait pelayanan publik.

Jadi, kemarin (Rabu, 8/01/2025), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ngadain rapat virtual bareng para Kepala Daerah se-Indonesia. Topik yang dibahas adalah terkait penataan tenaga kerja Non-ASN.

Emang persoalan Non-ASN atau yang kita kenalnya Honorer atau PPPK ini, nggak ada habisnya, Zen Seru! Selalu ada saja konflik yang muncul kalau bicara soal nasib mereka.

Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, pun mengakui itu. Kata dia, pemerintah butuh langkah kongkret untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja non-ASN ini.

“Ini bukan cuma soal pengangkatan PPPK, tapi juga tanggung jawab kita untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” Ucap Bapak Ismail Madjid, saat diwawancara usai mengikuti rapat virtual Bersama Mendagri dan Kemenpan-RB.

Baca Juga: PJ Walikota Gorontalo Pantau Langsung Launching Program ‘Makanan Bergizi’

Di Kota Gorontalo sendiri, mereka udah siap-siap untuk pengangkatan PPPK. Tapi, ada sedikit kendala. Tahun 2024 saja, mereka cuma buka 200 formasi karena keterbatasan anggaran. Dan sayangnya, nggak semua formasi bisa terpenuhi karena kriteria yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh peserta, terutama untuk tenaga teknis, guru, dan kesehatan.

Rapat ini juga, Zen Seru! Membahas standar dan mekanisme yang harus diterapkan supaya transisi dari tenaga honorer ke PPPK bisa berjalan lancar. Pemerintah pusat ngasih arahan dan bimbingan teknis, biar meminimalisir kesalahan, dan itu diapresiasi Pemda Kota Gorontalo.

“Pemerintah Kota Gorontalo terus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait untuk memastikan proses penataan tenaga kerja non-ASN berjalan sesuai prosedur,” tambah PJ Walikota.

“Fokus utama kami adalah memastikan keadilan dan transparansi dalam seleksi, terutama untuk sektor-sektor strategis,” tutupnya.

Jadi, guys, kita tunggu aja perkembangan selanjutnya! Semoga semua proses ini bisa bikin pelayanan publik jadi lebih baik dan lebih transparan.

Stay tuned, ya!