El Ghava Mubarraq
Zen Seru! Pernah nggak sih, kamu ngerasa bantuan sosial kadang nggak tepat sasaran? Nah, isu ini lagi dapat sorotan dari anggota DPD RI, Yasin Usman Dilo. Ia menilai, sistem bansos selama ini masih banyak yang “abu-abu”.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng Kemensos RI, Yasin Dilo menyoroti sistem bantuan sosial selama ini menurutnya masih rawan salah sasaran dan berisiko disalahgunakan.
Dalam pernyataan yang ia bagikan di laman Facebook pribadinya, Yasin Dilo nge-highlight tiga poin krusial yang menurutnya wajib dibenahi total.
Pertama, soal audit besar-besaran untuk petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Audit ini krusial untuk memastikan integritas penyaluran bantuan di lapangan. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada celah penyimpangan,” kata Yasin, dikutip dari laman Facebook pribadinya (16/04/26).
Kedua, yang nggak kalah penting adalah transparansi penentuan penerima bansos, terutama buat masyarakat di Desil 5 dan 6. Ini yang disebut sebagai “wilayah abu-abu” oleh Yasin Dilo.
Artinya, Zen Seru, ada kelompok masyarakat yang posisinya nanggung. Nggak miskin banget, tapi juga belum stabil secara ekonomi. Nah, kalau indikatornya nggak jelas, bantuan bisa salah alamat.
Ketiga, soal keamanan data warga di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional. Yasin wanti-wanti banget soal ini.
“Perlindungan data pribadi harus ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan,” katanya.
Nggak berhenti di situ, dia juga dorong sinkronisasi penuh antar data nasional, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data pemerintah daerah, sampai DTSEN. Tujuannya biar nggak ada lagi tuh cerita data dobel atau penerima bansos yang tumpang tindih.
Di sisi lain, Yasin juga nyentil kondisi para pendamping PKH yang selama ini kerjanya berat tapi statusnya belum jelas.
“Perlu kepastian status dan peningkatan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Dia juga minta jumlah pendamping ditambah, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang masih kekurangan tenaga.
Sebagai penutup, Yasin dorong kolaborasi lebih kuat antara DPD RI dan program sosial pemerintah di daerah.
“Keterlibatan DPD penting untuk memastikan aspirasi masyarakat lokal terserap langsung dalam kebijakan pusat,” tutupnya.
Jadi Zen Seru, dengan sorotan ini, pertanyaannya sekarang, apakah sistem bansos kita siap buat di-upgrade jadi lebih transparan dan tepat sasaran? Atau masih bakal terus ada “zona abu-abu” yang bikin bantuan meleset?
Dwi Djuuna
