El Ghava Mubarraq
Tajuk: Ditulis Oleh Jhojo Rumampuk
Editor: el-Ghava
Zen Seru! Lagi-lagi publik dikejutkan dengan manuver politik di Bone Bolango yang bikin geleng-geleng kepala.
Gimana nggak kaget? Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, baru-baru ini melantik dua anak kandungnya sebagai bagian dari Tim Kerja Bupati (TKB).
Langkah ini sontak memantik reaksi publik. Warganet, aktivis, sampai masyarakat sipil mulai bertanya-tanya: “Ini Bone Bolango atau Boneka-Bonekaan?”
Kekurangan Orang Pintar? Sampai Anak Kandung Dijadikan Tim Kerja!
Benar, ini bukan soal legalitas. TKB memang nggak seketat ASN yang harus ikut tes segala. Tapi ini bukan lomba adu lulus seleksi, ini soal etika dan kepatutan.
Bayangkan saja, di tengah anak-anak muda berprestasi yang bertebaran di Bone Bolango, kenapa yang dipilih justru anak kandung sendiri?
Pertanyaan makin membesar ketika informasi tak sedap ikut mencuat.
Dimana tersiar kabar soal dugaan keterlibatan salah satu anak Bupati yang ikut di lantik, sedang dalam penyelidikan kasus narkoba.
Meski belum ada klarifikasi resmi dari sang Bupati, namun bisik-bisik ini sudah cukup membuat publik hilang kepercayaan.
Kekuasaan VS Kepantasan
Kekuasaan publik itu bukan warisan keluarga. Apalagi jabatan seperti Bupati. Ini mandat dari rakyat, bukan panggung pribadi. Bukan pula ladang subur buat tanam bibit dinasti.
Kalau pejabat seenaknya rekrut anggota keluarga tanpa proses terbuka dan transparan, terus apa bedanya sama praktik nepotisme yang udah lama digaungkan jadi musuh bersama?
Anak Desa Berprestasi Harus Gigit Jari
Coba deh, bayangkan anak muda dari pelosok Bone Bolango yang punya segudang prestasi, tapi nggak punya akses ordal. Mereka harus gigit jari liat kursi strategis diisi anak Bupati.
Bupati Wajib Klarifikasi! Ini Bukan Masalah Sepele
Kalau Bupati Ismet Mile cuek dan nggak klarifikasi, ini bisa jadi preseden buruk.
Pemerintahan Bone Bolango bisa kehilangan kepercayaan publik. Bahkan lebih parah, bisa dianggap mengarah ke politik dinasti terang-terangan.
Publik sekarang udah nggak bisa dibohongi. Mereka kritis, peka, dan nggak segan-segan buat bersuara. Apalagi kalau urusannya menyangkut keadilan dan hak akses yang sama di pemerintahan.
Jangan Sampai Bone Bolango Jadi Contoh Buruk Tata Kelola Daerah. Nepotisme bukan cuma bikin malu, tapi juga menghancurkan integritas birokrasi.
Kalau budaya ini dibiarkan, lama-lama semua posisi penting diisi oleh kerabat. Dan kita semua tahu, saat keluarga dijadikan parameter utama, kualitas bakal jadi korban.
Garis antara profesional dan personal harus jelas. Karena birokrasi itu bukan panggung keluarga. Ini ruang pelayanan publik, tempat di mana setiap keputusan harus lahir dari diskusi cerdas, bukan sekedar marga.
Jangan Tutup Mata, Jangan Bungkam Suara
Publik Bone Bolango wajib bersuara. Karena kalau kita diam, berarti kita merestui. Dan kalau kita biarkan, berarti kita turut menyuburkan nepotisme.
Jabatan itu amanah, bukan privilege. Dan publik punya hak untuk mengawasi.
Dwi Djuuna
