El Ghava Mubarraq
Zen Seru! Bangun sahur pagi ini, buka WhatsApp atau Facebook, timeline dan story penuh dengan satu poster tentang seruan aksi besar penambang Gorontalo. Bukan sekadar ajakan turun ke jalan, poster itu juga membawa pesan yang jauh lebih keras tentang mosi tidak percaya dan desakan agar Gubernur mundur.
Sejak dini hari tadi (16/3/2026), poster digital itu menyebar cepat di berbagai grup chat dan media sosial, bikin publik Gorontalo langsung ramai membahas isu ini.
Salah satu pengunggah poster tersebut adalah akun Facebook, Suara Penentu. Dalam desain poster itu tertulis seruan aksi yang mengatasnamakan kelompok “Penambang Gorontalo Bersatu.”
Massa disebut akan turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah provinsi terkait aktivitas pertambangan rakyat. Bahkan, dalam narasi yang beredar, tuntutan yang dibawa bukan hanya soal kebijakan tambang, melainkan juga desakan agar Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mundur dari jabatannya jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.
Lalu sebenarnya apa yang bikin situasi ini memanas?
Banyak penambang rakyat merasa terjepit setelah adanya pengetatan terhadap aktivitas jual beli emas dari tambang yang belum memiliki izin resmi. Kebijakan ini membuat rantai ekonomi tiba-tiba tersendat.
Para penambang kesulitan menjual emas hasil kerja mereka. Di sisi lain, para pembeli juga enggan menerima karena khawatir bisa terseret masalah hukum jika membeli emas dari sumber yang belum memiliki izin resmi.
Apalagi momen ini datang di waktu yang sensitif, menjelang Hari Raya Idul Fitri, saat kebutuhan rumah tangga biasanya melonjak.
(foto: FB/suara penentu) poster digital yang beredar tentang seruan aksi demontrasi yang berbeda di timeline medsos sejak dini hari tadi (16/03/26)
Yang membuat situasi makin panas, sebagian warga menilai pemerintah provinsi belum memberikan solusi konkret terkait legalitas pertambangan rakyat.
Isu lama seperti Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kembali mencuat. Kedua hal itu selama ini sering disebut sebagai jalan keluar agar aktivitas tambang rakyat bisa berjalan legal. Tapi sampai sekarang, kejelasan prosesnya masih abu-abu.
Di poster yang beredar, bahkan muncul narasi yang cukup ekstrem. Disebutkan bahwa massa berpotensi melakukan pengepungan kantor pemerintahan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons.
Narasi ini langsung menyulut diskusi panas di media sosial. Netizen saling berdebat. Bahkan sebagian warganet mengingatkan kembali peristiwa tahun 2023 di Pohuwato, ketika aksi demonstrasi terkait konflik tambang rakyat berujung kerusuhan hingga pembakaran kantor bupati.
Bayang-bayang kejadian itu membuat banyak orang was-was jika situasi sekarang tidak segera diredam.
Sampai berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait beredarnya poster seruan aksi tersebut. Aparat keamanan juga belum memberikan keterangan apakah benar akan ada mobilisasi massa dalam waktu dekat.
Yang jelas, satu hal sudah terlihat: isu tambang rakyat kembali menjadi topik paling panas di Gorontalo.
Dan sekarang pertanyaannya adalah:
apakah aksi ini akan jadi titik akhir agar pemerintah segera memberi kepastian soal legalitas IPR yang selama ini ditunggu rakyat penambang?
Dwi Djuuna