El Ghava Mubarraq
ZEN SERU! Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea berencana memimpin aksi demonstrasi ke Polda Gorontalo dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo pada Selasa atau Rabu pekan depan.
Massa yang dibawa pun nggak sedikit. Adhan menyebut aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 500 orang.
Lantas, apa yang bikin orang nomor satu di Kota Gorontalo ini sampai memilih turun ke jalan? Berikut dua isu utama yang bakal dibawa.
1. Kasus Pengrusakan Kantor Satpol PP
Isu pertama berkaitan dengan laporan dugaan pengrusakan Kantor Satpol PP Kota Gorontalo yang disebut Adhan belum menunjukkan perkembangan hukum sejak dilaporkan pada 2025.
Dalam konferensi pers, Sabtu (5/9/2026), Adhan mempertanyakan penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, ada perbedaan dalam proses hukum antara kasus pengeroyokan anggota kepolisian yang melibatkan anggota Satpol PP dengan laporan pengrusakan kantor pemerintah.
Dalam perkara pengeroyokan seorang anggota polisi, kata Adhan, empat anggota Satpol PP telah ditahan.
Sementara itu, laporan terkait pengrusakan Kantor Satpol PP disebutnya belum berujung pada tindakan hukum terhadap pihak yang diduga terlibat.
“Padahal dari pihak kami, para Satpol sudah ada 4 orang yang ditahan terkait pengeroyokan. Sementara dari pengaduan kita tentang pengaduan pengrusakan kantor Satpol, dari tahun 2025, tidak diproses,” kata Adhan.
Kasus ini sendiri merupakan buntut peristiwa pengeroyokan seorang anggota kepolisian pada 6 Juli 2025 ketika anggota Satpol PP sedang melakukan razia.
Setelah kejadian tersebut, Kantor Satpol PP di Jalan Sultan Botutihe diserang sekelompok orang. Sejumlah kaca jendela pecah, sementara beberapa fasilitas kantor, termasuk komputer, mengalami kerusakan.
Adanya dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam aksi pengrusakan tersebut disinyalir menjadi alasan lambatnya proses hukum terhadap pelaku pengrusakan.
Adhan mengaku sudah mencoba meminta perhatian pimpinan kepolisian agar laporan itu ditindaklanjuti. Bahkan sekitar dua pekan lalu, ia telah mengirim surat kepada Kapolda Gorontalo dengan tembusan kepada Kapolri.
Tapi karena menurutnya belum ada tindakan hukum, Adhan akhirnya memilih membawa persoalan tersebut ke ruang publik.
“Belum ada tindakan hukum apapun terhadap para pelaku pengrusakan. Makanya saya bikin surat dua minggu lalu ke Kapolda dan tembusan ke Kapolri, tapi tetap saja belum ada proses hukum yang dilakukan. Makanya kita akan turun demo,” ujar Adhan.
Buat Adhan, persoalannya bukan cuma soal fasilitas kantor yang rusak. Ia melihat lambannya penanganan ini sebagai tindakan disparitas penegakan hukum.
“Bayangkan, sedangkan laporan pemerintah saja seperti ini penanganannya, apalagi laporan rakyat,” tambahnya.
2. Persoalan Dana Pokir DPRD
Setelah melakukan demo di Polda Gorontalo, rencananya rombongan juga bakal bergeser ke Kejati Gorontalo.
Di sana, isu yang dibawa berbeda. Adhan menyebut massa akan mempertanyakan persoalan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo. Bahkan secara spesifik Wali Kota menyebut nama anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, Erwin Ismail dalam rencana aksi tersebut.
“Kita akan gelar demo ke Polda dan Kejaksaan Tinggi soal pokir, ya. Pokirnya Erwin Ismail. Jadi kita ke Polda dulu baru kita bergeser ke Kejaksaan Tinggi,” pungkasnya.
Jadi, skenarionya, massa terlebih dahulu menuju Polda Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan pengrusakan Kantor Satpol PP. Setelah itu, rombongan bergerak ke Kejati Gorontalo untuk mempertanyakan persoalan Pokir tersebut.
Dwi Djuuna