El Ghava Mubarraq
Zen Seru! Ketegangan politik di Provinsi Gorontalo terus memanas pasca digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank SulutGo (BSG) di Manado pada 9 April lalu.
Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang dinilai gagal memperjuangkan hak dan kepentingan daerah dalam struktur direksi dan komisaris BSG.
Namun, alih-alih dijawab secara substansial, pernyataan Adhan malah disebut sebagai fitnah oleh sejumlah pihak.
Menanggapi hal itu, Adhan justru memberikan respons yang jauh lebih keras, dengan menyodorkan fakta dan mengungkap dinamika yang selama ini terjadi.
“Kalau orang menuduh itu hanya fitnah, tentu tidak akan ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Utara. Faktanya Gubernur Sulut justru minta untuk ketemu dengan saya,” tegas Adhan kepada wartawan. (16/04/25)
“Direktur Utama BSG juga datang ke rumah saya menawarkan solusi. So justru mereka yang terlihat peduli dengan Gorontalo,” sambung Adhan.
Begitu pula kritik Adhan tentang tidak adanya koordinasi antara Gubernur dan para kepala daerah jelang RUPS, juga dianggap fitnah.
Faktanya kata Adhan, memang tak ada rapat koordinasi yang dilakukan, bahkan tak ada konsolidasi kepala-kapala daerah sebelum RUPS di Manado.
“Soal tidak kompak dengan kepala-kepala daerah, itu dikatakan fitnah!? Tidak melaksanakan rapat antara Bupati Walikota sebelum RUPS, itu fitnah? Itu kan memang tidak pernah dia lakukan,” ujarnya lantang.
Menurutnya, jika Gubernur benar-benar serius memperjuangkan Gorontalo, maka seharusnya sebelum RUPS luar biasa tersebut, Gusnar Ismail menginisiasi pertemuan untuk menyatukan strategi bersama.
“Kalau dia benar-benar Gubernur Gorontalo, sebelum RUPS luar biasa di Manado, Gusnar harusnya mengumpulkan para bupati walikota, lalu bicarakan bagaimana menghadapi RUPS ini. Apa masukan dari mereka? Bagaimana konsepnya?” ujar Adhan.
“Itu pasti akan dilakukan Gusnar kalau dia benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak Gorontalo. Tapi kan memang tidak pernah dilakukan. Apa ini dibilang fitnah?” tambahnya.
Pernyataan ini menyulut kembali sorotan publik terhadap polemik perwakilan Gorontalo di jajaran elite BSG. Pasalnya, dari hasil RUPS tersebut, tak satu pun nama dari Gorontalo muncul di posisi strategis, baik di jajaran direksi maupun komisaris.
Ironisnya, isu ini makin berpolemik saat BSG tengah menggalakkan penguatan identitas regional sebagai bank milik dua provinsi: Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Upaya damage control sempat dilakukan. Sejumlah kabar menyebut BSG telah menemui beberapa kepala daerah untuk menyampaikan bahwa kursi untuk Gorontalo telah disiapkan.
Namun, langkah ini dinilai terlambat dan tidak menyentuh akar masalah: lemahnya posisi tawar Pemerintah Provinsi.
Adhan pun menutup pernyataannya dengan nada sinis namun penuh makna.
“Itu akan dilakukan Gusnar jika dia benar-benar ingin memperjuangkan kemaslahatan masyarakat Gorontalo,” tukasnya.
Kini, mata publik tertuju pada langkah selanjutnya dari Gubernur. Akankah ia menjawab kritik dengan tindakan konkret, atau membiarkan isu ini menjadi preseden buruk bagi hubungan antar Gubernur dan Walikota Gorontalo.
