Medali GHM 2025 Ada Nama Gubernur, Walikota: Jangan Lewat Jalan Milik Kota!

(Foto: Aset Canva/el-Ghava) ilustrasi pelaksanaan Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025. ***

Zen Seru! Gelaran Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 yang harusnya jadi ajang olahraga kece, malah mendadak jadi gunjingan gara-gara medali. Lebih tepatnya, nama yang tertulis di medali.

Pencantuman nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dianggap publik terlalu narsistik dan lebay.

Menanggapi masalah ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah buka suara.

Melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Panitia GHM 2025, Danial Ibrahim, sudah ngasih klarifikasi resmi.

Menurut Danial, penulisan nama kepala daerah pada medali, piagam, hingga plakat penghargaan bukan hal baru. Itu standar acara pemerintah.

Fungsinya pun simpel: sebagai identitas penyelenggara sekaligus bentuk legitimasi bahwa event tersebut memang program resmi daerah.

‎“Ini bukan personal branding, ini standar pemerintahan,” kurang lebih begitu narasi Danial.

GHM 2025 sendiri merupakan agenda besar Pemprov Gorontalo yang dibungkus dalam rangkaian HUT ke-25 Provinsi Gorontalo.

Secara prosedur, mencantumkan nama Gubernur sebagai kepala daerah adalah hal yang dianggap wajar.

Namun yang jadi pertanyaan publik lainnya adalah:

“Kalau standar pemerintah, kenapa cuma nama Gubernur? Ke mana nama Wakil Gubernur Ida Syahidah?”

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sekaligus rekan separtai dengan wagub, Ghalieb Lahidjun, menyebut masalah ini kecil, tapi bisa berdampak besar bagi keberlangsungan koalisi.

‎Ia menilai masalah ini memicu polemik lain, khususnya terkait semiotika politik, ilmu tentang simbol, tanda, dan makna dalam komunikasi politik.

Kata Ghalieb, pencantuman nama seorang, dan menghilangkan nama yang lain bisa dibaca macam-macam oleh publik dan berpotensi memengaruhi dinamika internal pemerintahan.

Meski begitu, Ghalieb menegaskan hubungan Gubernur dan Wagub tetap harmonis.

‎“Sejak awal kami sepakat, Gusnar dan Idah adalah satu kesatuan kolektif, bukan sendiri-sendiri,” ujarnya, dikutip dari RM.ID, 21 Oktober, kemarin.

Belum selesai. Muncul kabar baru bahwa Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, dikabarkan menolak GHM melewati jalur yang berada di wilayah Kota Gorontalo.

‎“Keluarkan saja rekomendasinya, tapi bukan untuk jalan milik kota,” tegas Adhan, dikutip Rgol.id yang terbit kemarin.

Pertanyaan baru muncul: Mo Stop, atau mo kase pindah ka kabupaten jo kegiatan?

Share this news

Related Posts

‎Kritik Soal Perjalanan Dinas Dijawab DPRD Dengan Hak Imunitas

Zen Seru! Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Gorontalo, Jhojo Rumampuk, mengecam keras pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda, yang mengancam akan menggunakan hak imunitasnya terkait…

Share this news

‎Dugaan Pungli “Klinik Akreditas”, Satu Persatu Mahasiswa Mulai Buka Suara: Ancam Nilai Ditahan!‎‎

Zen Seru! Setelah isu dugaan pungli berkedok “klinik akreditasi” dipublis, satu per satu mahasiswa di salah satu kampus yang identik dengan warna ungu di Gorontalo, mulai speak up. ‎‎ Ceritanya…

Share this news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *