El Ghava Mubarraq
(OPINI) Ditulis Oleh: Jojo Chornelis Rumampuk, Ketua DPD PJS Gorontalo
GORONTALO SERU – Aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) di KM 18 Popayato kembali mencuat ke permukaan, menjadi tamparan keras bagi integritas dan kredibilitas aparat penegak hukum di Gorontalo. Situasi ini memicu pertanyaan serius tentang komitmen aparat kepolisian, khususnya Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato, dalam menjalankan tugas mereka melindungi masyarakat dan lingkungan.
PETI di Popayato: Ujian Integritas Aparat Penegak Hukum di Gorontalo
Fenomena ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di wilayah Popayato Cs. Kurangnya tindakan tegas terhadap aktivitas PETI, yang berpotensi melibatkan oknum aparat, menjadi sorotan utama. Padahal, polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum seharusnya berada di posisi yang melindungi masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari masalah.
Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan aparat lokal dinilai belum optimal dalam pengawasan dan penindakan. Indikasi adanya pembiaran atau bahkan potensi praktik korupsi di balik aktivitas tambang ilegal ini semakin memperburuk citra institusi kepolisian. Jika benar ada keterlibatan oknum yang membekingi kegiatan ini, maka kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian bisa hancur.
Baca Juga: Polda Gorontalo Tekankan Pentingnya Sinergi Polri dan Media: Kami TIdak Alergi Dengan Kritikan!
Dampak Kerusakan yang Ditimbulkan PETI
PETI di Popayato Cs tidak hanya menghancurkan lingkungan secara masif, tetapi juga menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Penggunaan bahan kimia seperti merkuri mencemari ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak.
Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan yang semakin melebar, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat. Aktivitas ilegal ini harus segera dihentikan sebelum dampaknya semakin parah.
Harapan untuk Aparat Penegak Hukum
Masyarakat Gorontalo berharap banyak pada Kapolda Jenderal Pudji, Kapolres Pohuwato, dan jajaran Dirkrimsus untuk bertindak tegas. Di sisa masa jabatannya, Kapolda memiliki kesempatan emas untuk memulihkan citra kepolisian sebagai institusi yang profesional dan berintegritas.
Langkah konkret seperti pembentukan tim terpadu, penutupan total akses ke lokasi PETI, hingga penangkapan para pelaku utama perlu segera diimplementasikan. Selain itu, koordinasi lintas institusi dengan pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memperkuat penegakan hukum.
Surat bernomor B/573/V/OPD.3.2.1./2024 yang dikeluarkan Polda Gorontalo pada 14 Mei 2024 seharusnya menjadi senjata ampuh untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak berkepentingan. Momen ini adalah ujian besar bagi Kapolda dan jajarannya untuk membuktikan bahwa mereka bekerja demi rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal.
Baca Juga: Sentimen Negatif Terhadap Polri di Media Sosial: 47 Persen!
Mengembalikan Wibawa Kepolisian
Penegakan hukum yang serius terhadap PETI di KM 18 adalah bukti nyata komitmen kepolisian kepada masyarakat. Keberanian untuk bertindak tegas meskipun harus berhadapan dengan pihak-pihak berkepentingan akan menjadi warisan positif bagi Kapolda, Kapolres, dan Dirkrimsus.
Masyarakat Popayato Cs membutuhkan keadilan, perlindungan lingkungan, dan kehidupan yang berkelanjutan. Kepolisian sebagai simbol keadilan harus hadir untuk melindungi mereka, bukan sebaliknya. Saatnya Kapolda Jenderal Pudji menunjukkan bahwa integritas dan profesionalisme kepolisian masih menjadi prioritas utama.
