El Ghava Mubarraq
Zen Seru! Sebuah kritik tajam terhadap penerapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencuat dari media sosial. Kritik itu datang dari salah satu anggota Karang Taruna Remaja Kecamatan Bulango Utara, Moh. Zulkifli Podongge.
Melalui akun Facebook pribadinya, ia mempertanyakan keadilan sistem BUMDes yang dinilai menuntut kerja keras tanpa kepastian kesejahteraan bagi para pengurusnya.
Bekerja, Tapi Hanya Relawan
Dalam tulisannya, Zulkifli menilai pemerintah hanya mendorong desa agar mandiri lewat Badan Usaha, tetapi lupa pada nasib pengelolanya.
“Bagaimana mungkin BUMDes bisa dikelola dengan baik jika para pengurusnya diperlakukan hanya sebagai relawan tanpa penghargaan yang layak?” tulisnya.
Menurutnya, BUMDes yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi desa justru rapuh karena pengurusnya tidak memiliki gaji tetap.
“Apakah mungkin tulang punggung bisa tegak tanpa diberi tenaga dan nutrisi yang layak?” kritik Zulkifli dalam unggahannya.
Kerja Siang Malam, Tapi Tak Digaji
Zulkifli mengungkapkan, banyak pengurus usaha milik desa yang bekerja hampir tanpa batas waktu, bahkan mengorbankan tenaga dan keluarga demi kemajuan desa. Namun, kenyataannya mereka tidak mendapatkan upah.
“Mereka tidak digaji, seolah-olah kerja kerasnya tidak berharga. Sampai kapan pemerintah menutup mata terhadap ketidakadilan ini?” tegasnya.
Desak Regulasi yang Jelas
Ia mendesak agar pemerintah berani mengevaluasi sistem pengelolaan BUMDes. Menurutnya, kesejahteraan pengurus bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban negara.
“Berikan regulasi yang jelas tentang honorarium atau gaji tetap agar pengurus BUMDes bisa bekerja dengan motivasi tinggi dan profesional,” tulis Zulkifli, kritis.
Dwi Djuuna
