El Ghava Mubarraq
OPINI | ZEN SERU, Coba bayangin. Tahun 2030 tinggal hitungan beberapa tahun lagi. Sementara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, ada satu target besar yang lagi dikejar bersama: menciptakan pembangunan yang lebih adil, lebih inklusif, dan bisa dirasain semua orang lewat 17 program SDGs.
Program ini lahir, ‘katanya‘, sebagai jawaban atas keresahan seluruh warga negara di dunia, khusunya di Indonesia, yang pembangunannya sering kali nggak dinikmati secara merata.
Masih ada kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses layanan dasar. Masih ada penyandang disabilitas yang menghadapi banyak hambatan dan diabaikan. Masih ada perempuan yang belum mendapatkan kesempatan yang sama. Dan masih ada warga yang suaranya jarang masuk dalam proses pengambilan keputusan.
Pertanyaannya, apakah mereka akan ikut menikmati hasil pembangunan pada 2030 nanti?
Pertanyaan itu yang coba dijawab lewat Workshop Tahap I Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan SDGs yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo bersama Bappenas dan SDGs Indonesia.
Di atas kertas, kegiatan ini memang terdengar seperti forum biasa. Ruang pertemuan, presentasi, diskusi, dan sederet istilah yang mungkin terdengar teknis.
Tapi kalau ditarik lebih jauh, sebenarnya yang sedang dibahas adalah masa depan kota kita yang tercinta ini.
Bagaimana pembangunan direncanakan. Siapa yang dilibatkan. Data apa yang dipakai. Dan yang paling penting, siapa yang berpotensi tertinggal kalau pembangunan nggak dilakukan dengan cara yang tepat.
Karena itulah workshop ini nggak cuma menghadirkan pemerintah. Akademisi, BPS, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media, hingga mitra pembangunan ikut duduk dalam satu meja yang sama.
Pesannya sederhana: pembangunan nggak bisa dikerjakan sendirian.
Pemerintah butuh data yang akurat. Butuh masukan dari kampus. Butuh keterlibatan dunia usaha. Butuh media untuk mengawasi sekaligus menyebarkan informasi kepada publik.
Di tengah diskusi tersebut, ada satu prinsip yang terus diangkat: Leave No One Behind. Jangan tinggalkan satu orangpun dibelakang.
Sebuah kalimat sederhana yang menjadi roh utama SDGs.
Artinya, pembangunan nggak boleh cuma menguntungkan kelompok tertentu. Nggak boleh cuma dirasakan mereka yang sudah punya akses dan kesempatan. Setiap warga harus punya peluang yang sama untuk maju.
Karena itu, workshop ini juga menyoroti prinsip GEDSI atau Gender Equality, Disability, and Social Inclusion.
Bahasa sederhananya, kota Gorontalo sedang mencoba memastikan bahwa pembangunan ke depan lebih ramah perempuan, lebih terbuka bagi penyandang disabilitas, dan lebih inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
Langkah ini mungkin terdengar ambisius. Tapi waktunya memang sudah mendesak.
Kalau target global SDGs berakhir pada 2030, maka waktu yang tersisa sekarang bahkan nggak sampai lima tahun lagi.
Artinya, ruang untuk menunda semakin kecil.
Keputusan-keputusan yang dibuat hari ini akan menentukan apakah target-target itu benar-benar tercapai atau hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa banyak program yang diluncurkan. Melainkan seberapa banyak orang yang benar-benar merasakan manfaatnya.
Dan ketika tahun 2030 tiba nanti, pertanyaan yang akan diajukan bukan lagi berapa banyak rapat yang pernah digelar. Tapi, apakah masih ada warga yang tertinggal?
Dwi Djuuna
