El Ghava Mubarraq
ZEN SERU, Ngomongin APBD emang sering bikin ngantuk. Angka triliunan, istilah fiskal, sampai KUA-PPAS yang kedengarannya kayak nama mata kuliah semester tua. Tapi, ada satu poin dari rapat paripurna KUA-PPAS tadi siang (20/7/26) di DPRD Kota Gorontalo yang cukup jadi sorotan: Pemkot Gorontalo berencana pinjam uang Rp105 miliar buat bangun kantor wali kota yang baru.
Yep, kamu nggak salah baca. Seratus lima miliar rupiah.
Rencana itu muncul dalam dokumen KUA-PPAS APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2027 yang resmi disampaikan Pemkot ke DPRD. Dan kabarnya, DPRD menerima dokumen tersebut untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan jadi APBD definitif.
Pertanyaannya sekarang, di tengah PR kota yang masih seabrek, mulai dari banjir, sampah, UMKM, pendidikan, sampai layanan kesehatan, seberapa penting sih kantor wali kota baru?
Wali Kota Adhan Dambea bilang pembangunan kantor baru ini masuk dalam agenda strategis daerah dan bakal dibiayai lewat skema pinjaman dari Bank Tabungan Negara (BTN). Proyeknya diproyeksikan jalan selama dua tahun, dari 2027 sampai 2028.
Di sisi lain, pemerintah juga ngasih penjelasan kalo pembangunan kantor bukan satu-satunya prioritas. Dalam APBD 2027, mereka tetap masukin program peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, penanganan banjir dan sampah, sampai perbaikan tata kelola pemerintahan.
Secara angka, APBD Kota Gorontalo tahun depan juga nggak kecil. Total pendapatan daerah ditargetkan tembus Rp1,03 triliun. Rinciannya, Rp450 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rp585,4 miliar dari transfer pemerintah pusat, dan sekitar Rp16 miliar dari sumber pendapatan lainnya.
Menariknya, data ini juga nunjukkin satu hal: Kota Gorontalo masih cukup bergantung sama dana transfer dari pusat. Makanya, Wali Kota Adhan mengaku Pemkot bakal lebih serius ngejar PAD lewat digitalisasi pajak, perluasan objek pajak, sampai pengawasan yang lebih ketat.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,08 triliun. Artinya, pengeluaran lebih besar dibanding pemasukan. Tapi Pemkot negasin kalo APBD 2027 tetap “aman” karena ditopang skema pembiayaan daerah, termasuk pinjaman Rp105 miliar tadi.
Selain itu, pemerintah juga masang target yang cukup ambisius buat tahun 2027. Mulai dari pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8–5,9 persen, angka pengangguran turun ke 3,74 persen, tingkat kemiskinan 5,22 persen, sampai IPM naik ke angka 80,45.
Pada akhirnya, rencana pinjaman Rp105 miliar ini kemungkinan bakal jadi salah satu topik yang paling banyak dibahas publik dalam beberapa bulan ke depan. Sebab, di satu sisi pemerintah melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk pelayanan publik.
Tapi di sisi lain, masyarakat tentu punya hak buat bertanya: apakah sekarang memang waktu yang tepat buat bangun kantor baru?
Diskusinya baru dimulai. Dan seperti biasa, keputusan akhirnya bakal ditentukan setelah pembahasan panjang antara Pemkot dan DPRD Kota Gorontalo.
Nah, kalo menurut Zen Seru, kantor wali kota baru senilai Rp105 miliar ini kebutuhan mendesak atau masih ada prioritas lain yang lebih penting?
Dwi Djuuna
