El Ghava Mubarraq
ZEN SERU! Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyiapkan konsekuensi yang cukup berat buat pejabat dan ASN yang mangkir dari agenda Pemkot tanpa alasan yang jelas: TPP dipotong 2 persen!
Pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menghadiri kegiatan pemerintah kota tanpa keterangan tertulis bakal dikenai sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 2 persen untuk setiap pelanggaran.
Ultimatum itu disampaikan Adhan dalam rapat evaluasi dan koordinasi di Aula Bhandayo Lo Yiladia (BLY), Minggu (23/8/2026).
“Setiap tidak hadir (absen) tanpa keterangan di setiap kegiatan TPP-nya kita akan potong sebesar 2 persen,” tegas Adhan.
Ini bukan lagi sekadar urusan absen. Buat Adhan, kehadiran di agenda pemerintah juga bicara soal seberapa serius jajaran birokrasi bekerja bersama pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut muncul setelah Adhan menyoroti masih adanya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo yang dinilai kurang aktif mengikuti berbagai kegiatan pemerintah.
Padahal, menurut dia, agenda pemerintah daerah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.
Apalagi sepanjang Agustus ini Pemkot Gorontalo tengah menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejak 1 Agustus 2026, rangkaian kegiatan wawasan kebangsaan digelar dengan berbagai agenda, mulai dari kesenian, olahraga, hingga kegiatan lain yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Masalahnya, partisipasi jajaran birokrasi disebut masih belum sesuai harapan.
Adhan bahkan mencontohkan pertandingan bola basket yang berlangsung Minggu siang. Ia mengaku sudah meminta jajaran pemerintah daerah untuk hadir, tetapi masih banyak pejabat dan ASN yang tidak datang.
“Contohnya tadi malam. Bukan MC yang mengumumkan, tapi saya sendiri yang mengumumkan. Saya minta untuk hadir di kegiatan lomba basket jam 1 siang, tapi banyak yang tidak hadir. Padahal ini kegiatan kita, ini acara kita,” ujar Adhan.
Nah, dari sini persoalannya mulai bergeser.
Bagi Adhan, yang dipermasalahkan bukan sekadar kursi yang kosong di lokasi acara. Ia melihat ketidakhadiran itu sebagai cermin komitmen dan kekompakan jajaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bahkan, kehadiran pejabat dan ASN dalam agenda pemerintah disebut menjadi salah satu indikator bagi Adhan untuk melihat siapa yang benar-benar serius bekerja bersama kepala daerah.
“Sedangkan saya saja Wali Kota Bapak Ibu tidak dengarkan, apalagi Pak Wakil Wali Kota, apalagi Pak Pelaksana Sekda,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada kepala daerah. Seluruh jajaran birokrasi harus bergerak bersama agar kegiatan maupun kebijakan yang dibuat menjadi maksimal.
“Dari sini saya sudah bisa melihat siapa-siapa yang serius mau bekerja dengan saya dan siapa-siapa yang hanya main-main dan bisanya cuma memuji-muji saya. Saya tidak gila pujian,” tegasnya.
Karena itu, Adhan meminta seluruh jajaran Pemkot Gorontalo mengubah pola kerja dengan mengutamakan kekompakan, tanggung jawab, dan partisipasi dalam setiap agenda pemerintah.
